Nasional.id – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, buka suara soal kabar yang beredar yang menyebut dirinya akan bergabung dalam Kabinet Merah Putih.

Pria berusia 58 tahun tersebut menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi dan meminta publik menunggu pengumuman langsung dari Istana.

Said menyebut seluruh proses penentuan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia enggan berspekulasi lebih jauh sebelum ada pengumuman formal dari pemerintah.

“Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden,” ujar Said Iqbal, Jumat (5/6/2026).

Meski demikian, ia tidak menampik adanya komunikasi awal terkait kemungkinan dirinya terlibat dalam pemerintahan.

Ia juga memberi isyarat bahwa posisi yang beredar berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan, bidang yang selama ini menjadi fokus perjuangannya di gerakan buruh.

“Kalau pun ada, kemungkinan masih di sekitar isu ketenagakerjaan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa wacana masuknya Said Iqbal ke kabinet tengah dibahas di lingkar pemerintah. Namun, Prasetyo tidak memberikan rincian final mengenai posisi yang akan diberikan.

Prasetyo hanya menyinggung bahwa pertimbangan penempatan jabatan tersebut tidak lepas dari rekam jejak Said Iqbal dalam isu buruh dan tenaga kerja.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah melantik sejumlah tokoh serikat pekerja ke dalam kabinet, termasuk Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, yang dipercaya menjadi Menteri Lingkungan Hidup pada akhir April 2026.

Pemerintah juga tengah menyiapkan pelantikan sejumlah pejabat baru di Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk Nanik S Deyang sebagai kepala lembaga tersebut, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala.

Mensesneg menyebut agenda pelantikan direncanakan berlangsung pekan depan. Ia menekankan bahwa penataan awal kabinet difokuskan pada percepatan kerja lembaga-lembaga strategis, termasuk BGN, agar segera berjalan efektif di bawah pemerintahan baru. (***)