NASIONAL.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menindak tegas perwira menengahnya yang melakukan pelanggaran berat. Kali ini, Kombes Pol Handik Zusen (HZ), resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat alias PTDH.

Keputusan pemecatan terhadap mantan Analis Kebijakan (Anjak) Madya Bidang Sabhara Baharkam Polri tersebut, diketok melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar pada Senin, 16 November 2026.

Kombes Handik dinyatakan terbukti melakukan dua pelanggaran serius terkait tindakan kekerasan terhadap sesama anggota Korps Bhayangkara.

Berdasarkan keterangan resmi Divpropam Polri melalui akun Instagram @divpropam.polri pada Rabu (18/11/2026), pelanggaran pertama yang menjerat Handik berkaitan dengan pembiaran tindakan kekerasan.

Peristiwa itu terjadi ketika oknum anggota Polri melakukan kekerasan terhadap personel Polda Riau yang sedang menjalankan tugas observasi, surveillance, wire tapping (penyadapan), dan profiling di wilayah hukum Polda Riau.

Tidak hanya melakukan pembiaran, pelanggaran kedua Kombes Handik jauh lebih fatal. Ia terbukti terlibat secara langsung dalam aksi kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan.

Insiden tersebut pecah di tengah pelaksanaan Operasi Kepolisian Yang Ditingkatkan (KRYD) yang berlokasi di Seaport Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan.

Akibat perbuatan tercela tersebut, majelis sidang KKEP menjatuhkan sanksi berlapis kepada terduga pelanggar.

Selain sanksi administratif berupa pernyataan perbuatan tercela dan PTDH, Handik juga dijatuhi hukuman penempatan khusus (patsus) selama 29 hari yang seluruh masa jalannya telah tuntas ia laksanakan.

“Komisi KKEP menjatuhkan sanksi berupa perbuatan tercela, penempatan khusus selama 29 hari yang telah dijalani, serta PTDH sebagai anggota Polri,” tulis keterangan resmi Divpropam Polri.

Sebagai informasi tambahan, rekam jejak Kombes Handik Zusen di Korps Bhayangkara cukup panjang. Ia tercatat pernah menduduki posisi strategis sebagai Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri.

Kala itu, ia bertugas di bawah kepemimpinan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri saat itu, Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Ironisnya, Irjen Eko Hadi Santoso saat ini juga bernasib sama, terseret dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. (Red/***)