NASIONAL.ID – Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21) yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, resmi naik ke tahap penyidikan alias naik sidik.

Penyidik Polda NTT mengambil langkah tersebut setelah menilai unsur pidana dalam perkara yang diduga terjadi di rumah jabatan bupati itu telah terpenuhi.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, menyampaikan kabar peningkatan status perkara ini dalam sesi konferensi pers di Kupang pada Kamis (19/11/2026) malam.

Keputusan tersebut kata Kombes Pol Henry, lahir dari gelar perkara khusus yang digelar tim penyidik pada sore hari sebelumnya di Markas Polda NTT.

“Pada hari ini tanggal 19 November 2026, tim join investasi Polda NTT meningkatkan penanganan dugaan kekerasan seksual dengan korban RWM dan terlapor seorang pejabat publik atas nama YL,” kata Henry.

Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 12 November 2026 di kompleks rumah jabatan Bupati Kupang ini telah melalui serangkaian pendalaman intensif.

Selama masa penyelidikan, kata Kombes Henry, penyidik tercatat sudah meminta keterangan dari 18 saksi, terdiri atas 13 saksi pada tahap awal dan lima saksi tambahan.

Dalam dua hari terakhir, yakni 18 hingga 19 November 2026, pemeriksaan difokuskan pada sejumlah pihak yang dinilai mengetahui alur kedatangan korban maupun situasi di lokasi.

Dua di antaranya merupakan orang yang diduga mengantar RWM ke rumah jabatan bupati dengan dalih mencari pekerjaan.

Selain itu, penyidik juga memeriksa dua personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kupang yang tengah berjaga di rumah dinas Bupati Kupang saat insiden tersebut dilaporkan berlangsung.

Tak hanya mengandalkan kesaksian, aparat kepolisian juga telah mengumpulkan berbagai alat bukti dan dokumen pendukung.

Berkas perkara kini diperkuat oleh hasil visum et repertum, evaluasi kondisi psikologis, serta pandangan dari ahli medis dan ahli hukum pidana.

Sejumlah barang bukti fisik pun telah diamankan, di antaranya gawai milik pihak-pihak terkait serta pakaian dalam milik korban.

Seiring naiknya status perkara ke penyidikan, penyidik Polda NTT menyusun konstruksi hukum dengan pasal berlapis terhadap terlapor. Aturan yang dikenakan meliputi:

  • Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
  •  Pasal 473 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dengan naiknya kasus yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede tersebut ke tahap penyidikan, penyidik selanjutnya akan mendalami alat bukti yang ada untuk menentukan langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. (Red/***)