NASIONAL.ID – Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU).
Pengesahan bersejarah ini akhirnya terwujud setelah regulasi tersebut bergulir selama 18 tahun di parlemen.
Keputusan tersebut diketok dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026), menyusul penyampaian laporan penyusunan RUU oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan yang kemudian diikuti ketukan palu persetujuan.
Sebelum dibawa ke paripurna, pembicaraan tingkat I RUU Perampasan Aset telah diselesaikan pada Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat kerja bersama pemerintah, Komisi III DPR RI menyepakati agar naskah RUU tersebut dilanjutkan ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan akhir.
Habiburokhman memaparkan bahwa panitia kerja (panja) telah mengkaji sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Sejak mulai dibahas pada September 2025,
Komisi III DPR RI juga telah menyelenggarakan 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna menghimpun masukan dari masyarakat, kalangan pakar, hingga berbagai organisasi.
Dari proses pembahasan tersebut, Habiburokhman menyebut terdapat sedikitnya sepuluh pokok bahasan utama. Salah satu poin penting yang diatur dalam regulasi ini adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak orang.
“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata Habiburokhman.
Di luar pengaturan perampasan aset, Habiburokhman menegaskan bahwa aturan ini tidak menghapus ancaman pidana pokok bagi para pelaku kejahatan.
Ketentuan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya termasuk ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetap diberlakukan.
Selain itu, RUU yang telah disahkan ini juga mengatur mekanisme, tugas, serta kewenangan pengelolaan aset hasil atau terkait tindak pidana.
Pengelolaannya diserahkan kepada badan yang berkompeten agar berjalan profesional dan akuntabel, mulai dari tahap penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya. (Red/***)





Tinggalkan Balasan