NASIONAL.ID – Nasib keanggotaan eks atau mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di institusi Korps Bhayangkara segera memasuki babak penentuan.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) memastikan bakal menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Listyo Sigit pada pekan depan.

Agenda persidangan ini merupakan tindak lanjut setelah yang bersangkutan resmi menyandang status sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah merampungkan persiapan teknis pelaksanaan sidang tersebut.

Adapun kepastian hari pelaksanaan sidang etik akan segera diumumkan secara terbuka kepada awak media.

“Itu dijadwalkan minggu depan, ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” ungkap Irjen Johnny kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Perkara penyadapan yang menyeret pucuk pimpinan Polri terdahulu ini diketahui melibatkan empat perwira tinggi kepolisian yang seluruhnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain eks Kapolri Listyo Sigit, penyidik juga menjerat tiga perwira tinggi lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dari jajaran tersangka tersebut, satu orang telah lebih dulu menerima putusan berat yaitu Irjen Ahrie Sonta.

Jenderal polisi berpangkat bintang dua tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melalui proses persidangan sidang etik KKEP yang digelar sebelumnya.

Sementara itu, proses penegakan disiplin internal terus berlanjut hari ini dengan agenda sidang KKEP bagi tersangka Irjen Eko Hadi Santoso.

Berbeda dari sidang terbuka pada umumnya, pemeriksaan etik terhadap perwira tinggi tersebut dilaksanakan secara tertutup.

“Memang benar hari ini diagendakan untuk sidang kode etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EHS,” jelas Johnny membenarkan jalannya persidangan.

Adapun proses sidang etik untuk satu tersangka lainnya, yakni Irjen Slamet Uliandi, belum dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.

Hal itu, kata Johnny, dikarenakan kondisi kesehatan yang bersangkutan masih mengharuskannya menjalani perawatan medis secara intensif.

Johnny menegaskan tetap menjunjung tinggi aspek kemanusiaan serta menghormati kondisi kesehatan terduga pelanggar sebelum menjadwalkan pemeriksaan lanjutan.

“Memang kondisi kesehatan masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan, nggak bisa, karena kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan dari terduga pelanggar SU ini,” kunci Johnny. (Red/***)