NASIONAL.ID – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah tegas terhadap mantan atau Eks Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani.

Perwira pertama Polri tersebut dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat dari institusi Kepolisian Republik Indonesia setelah terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat.

Ipda Sarbani diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap seorang tahanan perempuan hingga hamil.

Lihat Juga:
pemecatan polisi, Polda Gorontalo, PTDH, polisi mangkir, berita Gorontalo, pelanggaran disiplin Polri
4 Polisi di Gorontalo Dipecat Tidak dengan Hormat

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, membenarkan bahwa majelis sidang kode etik telah memutuskan sanksi PTDH terhadap Ipda Sarbani atas pelanggaran fatal yang dilakukannya.

“Sudah diputus PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat),” tegas Kholid saat memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (10/11/2026).

Informasi yang berhasil dirangkum Nasional.id, kasus ini bermula dari mencuatnya kabar seorang tahanan wanita berinisial D yang tengah mengandung di dalam sel tahanan Polsek Dompu.

Lihat Juga:
Polda NTB Optimistis Raih Kompolnas Award 2025, Siap Tampilkan Inovasi dan Pelayanan Terbaik
Polda NTB Optimistis Raih Kompolnas Award 2025, Siap Tampilkan Inovasi dan Pelayanan Terbaik

Wanita berinisial D tersebut merupakan tahanan titipan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu yang sedang menjalani proses hukum terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi.

Dugaan skandal ini mendadak gempar dan menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat setelah isu mengenai kondisi kesehatan dan kehamilan tahanan tersebut mencuat ke permukaan.

Bidang Propam Polda NTB pun bergerak cepat melakukan penyelidikan intensif serta pemeriksaan marathon terhadap Ipda Sarbani beserta sejumlah personel Polsek Dompu yang bertugas pada saat itu.

Lihat Juga:
Aipda RS Dipecat Tidak Hormat dari Polres Bone Gara-Gara Narkoba
Aipda RS Dipecat dari Polres Bone Gara-Gara Narkoba

Sebelum sanksi PTDH dijatuhkan, Polda NTB telah lebih dulu mengambil tindakan administratif berupa pencopotan Ipda Sarbani dari jabatannya sebagai Kapolsek Dompu sejak awal November lalu.

Langkah pencopotan tersebut dilakukan guna mempermudah proses pemeriksaan etiknya secara objektif dan transparan.

Penjatuhan sanksi pemecatan terhadap eks Kapolsek Dompu tersebut menjadi sinyal keras dari jajaran Polda NTB bahwa institusi Polri tidak mentolerir sedikit pun pelanggaran moral dan wewenang yang dilakukan oleh anggotanya, terlebih lagi tindakan penyelewengan yang mencoreng marwah penegakan hukum. (***)