NASIONAL.ID – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto resmi merombak aturan internal mengenai kode etik profesi kepolisian.

Langkah tersebut diambil Kapolri guna membuka jalan bagi proses etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang terjerat kasus dugaan penyadapan ilegal dan makar.

Revisi regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang baru saja disahkan pada Senin (16/11/2026), menggantikan sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Polri dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Jhonny Eddizon Isir, membenarkan bahwa percepatan revisi aturan ini dilatarbelakangi oleh status kepangkatan terduga pelanggar.

Menurutnya, institusi Bhayangkara baru pertama kali menangani perkara etik yang menjerat mantan pemegang pangkat tertinggi di tubuh Polri.

“Iya betul, itu salah satu pertimbangan utamanya. Perpol No. 4 Tahun 2026 tentang perubahan Perpol No. 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri dan Komisi Kode Etik Polri,” ujar Isir yang dikonfirmasi awak media, Rabu (18/11/2026).

Dalam pemaparannya, Isir merinci sejumlah pasal penting yang mengalami perombakan signifikan. Salah satu titik yang paling penting adalah menyasar pada syarat kepangkatan anggota majelis sidang KKEP maupun sidang banding yang diatur dalam Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 74 ayat (3).

Jika sebelumnya anggota KKEP diwajibkan memiliki pangkat setara atau lebih tinggi dari terduga pelanggar, aturan baru kini memberikan kelonggaran.

Keanggotaan majelis etik diperbolehkan diisi oleh perwira berpangkat setingkat lebih tinggi, setara, hingga maksimal dua tingkat lebih rendah.

“Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” jelas Isir.

Selain komposisi majelis sidang, Polri juga memangkas hak pengajuan banding pada Pasal 1 angka 6.

Apabila pada aturan lama pihak keluarga seperti pasangan, anak, maupun orang tua diperbolehkan mengajukan banding, kini hak tersebut dibatasi hanya bisa dilakukan langsung oleh pelanggar yang bersangkutan.

Perubahan teknis turut menyentuh mekanisme persidangan dan pemanggilan. Pada Pasal 59 ayat (2), kehadiran terduga pelanggar di ruang sidang kini bersifat fleksibel dan dapat digelar secara daring melalui media elektronik seperti Zoom, sepanjang mengantongi izin Ketua KKEP.

Sementara itu, tenggat waktu surat panggilan pemeriksaan dalam Pasal 19 ayat (5) diubah dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender.

“Perubahannya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender, artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung,” tambahnya.

Lebih jauh, Perpol baru ini turut menyisipkan Pasal 15 ayat (4a) yang mewajibkan gelar perkara lintas fungsi internal, meliputi unsur pengawasan, SDM, hukum, serta Propam, berdasarkan laporan hasil audit investigasi.

Penyesuaian juga dilakukan pada masa Penempatan di Tempat Khusus (Patsus) di Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 109 ayat (1) huruf d.

Durasi Patsus dipangkas dari maksimal 30 hari kerja menjadi paling lama 20 hari kalender demi menyelaraskan aturan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebagai penutup rangkaian revisi, syarat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Pasal 111 ayat (2) huruf c turut dipertegas redaksinya, yakni berlaku bagi pelanggar yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Kalau aturan kode etik tersebut tidak diubah, sejumlah pihak beranggapan bahwa proses hukum dan penanganan perkara yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dikhawatirkan bakal terkatung katung atau terhambat oleh tembok birokrasi dan prosedur internal Polri. (Red/***)