NASIONAL.ID – Eks atau mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro (47), dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Tuntutan berat tersebut dilayangkan terkait keterlibatannya dalam kasus permufakatan jahat peredaran narkotika jenis sabu serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil kejahatan narkoba.
Berdasarkan data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima dengan nomor perkara 187/Pid.Sus/2026/PN Rbi pada Jumat (13/11/2026), sidang pembacaan tuntutan oleh tim JPU yang terdiri dari Fitra Teguh Nugroho, S.H., M.H., Syahrur Rahman, S.H., dan Ahmad Budi Muklish, S.H., M.H., telah digelar pada Kamis (12/11/2026).
Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa Didik Putra Kuncoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram.
“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Didik Putra Kuncoro, S.I.K., M.Si. dengan pidana penjara seumur hidup, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” demikian petikan amar tuntutan JPU yang tercantum dalam laman resmi SIPP PN Bima.
Selain pidana penjara seumur hidup, JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan, kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Jika tidak mencukupi, denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
Perjalanan Kasus dan Aliran Dana
Dalam uraian surat dakwaan terungkap, perkara ini bermula tak lama setelah terdakwa menjabat sebagai Kapolres Bima Kota pada awal tahun 2025 dan melantik AKP Malaungi, S.H., M.H. alias Eky (almarhum) sebagai Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota.
Terdakwa bersama-sama dengan AKP Malaungi diduga bermufakat jahat dengan jaringan bandar dan pengedar narkotika di wilayah Bima, di antaranya Erwin Iskandar alias Koko Erwin, A. Hamid alias Boy, Satriawan alias Dae Awan (DPO), Anita Binti M. Nor alias Bunda, serta Ais Setiawati.
Jaringan pengedar tersebut diwajibkan menyetorkan “uang atensi” atau uang keamanan secara rutin sebesar Rp400 juta per bulan agar dapat mengedarkan sabu di wilayah hukum Polres Bima Kota.
Dari total setoran sebesar Rp1,8 miliar yang terkumpul sejak Mei hingga September 2025, bagian sebesar Rp1,5 miliar diserahkan oleh Malaungi kepada terdakwa Didik Putra Kuncoro di rumah dinasnya dalam sebuah koper.
Tak hanya itu, pada Desember 2025, terdakwa juga sempat meminta jatah satu unit mobil Toyota Alphard melalui Malaungi kepada bandar Koko Erwin. Permintaan tersebut kemudian disepakati untuk diganti dalam bentuk uang tunai senilai Rp1,8 miliar, yang mana Rp1 miliar di antaranya telah dicairkan secara bertahap.
Untuk menyamarkan uang hasil kejahatan narkotika tersebut, terdakwa bersama istrinya, Miranti Afriana, diduga melakukan praktik pinjam nama menggunakan rekening bank atas nama pihak lain.
Uang hasil kejahatan tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membiayai perjalanan ibadah umrah keluarga terdakwa senilai lebih dari Rp434 juta.
Kasus ini terbongkar setelah tim Ditresnarkoba dan Bidpropam Polda NTB melakukan serangkaian pengungkapan serta penggeledahan pada akhir Januari hingga awal Februari 2026.
Terdakwa sendiri sempat menyerahkan diri ke Subbidpaminal Bidpropam Polda Bali pada 9 Februari 2026 sebelum akhirnya dibawa ke Divisi Propam Mabes Polri.
Hasil uji laboratorium pemeriksaan rambut terdakwa juga dinyatakan positif mengandung amphetamine dan methamphetamine.
Atas perbuatannya, terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. (***)
Tinggalkan Balasan