Nasional.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Selasa (29/4). Rapat yang dihadiri pejabat pusat dan daerah ini menjadi bukti nyata sinergi lintas sektor dalam mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Safrizal ZA, menekankan pentingnya kolaborasi antarpemerintah sebagai kunci percepatan program perumahan.
“Dengan kolaborasi, kita bisa menerobos berbagai aturan yang menghambat, membuka ruang bagi inovasi baru, dan menjadikan pembangunan rumah sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi riil,” tegas Safrizal.
Ia menambahkan bahwa rumah layak huni bukan hanya berdampak pada kualitas hidup, tetapi juga turut mendorong perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menggerakkan sektor ekonomi, mulai dari manufaktur, jasa keuangan, logistik, hingga industri kreatif.
“Dengan rumah yang layak, insyaaAllah anak-anak akan mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. Maka IPM akan meningkat, dan keluarga yang hebat akan menciptakan negara yang hebat,” ujarnya.
Lebih lanjut, sesuai arahan Mendagri, seluruh kepala daerah diminta untuk aktif berkoordinasi memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor swasta sebagai sumber pendukung pembangunan rumah rakyat.
Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai target nasional tersebut.
Tinggalkan Balasan