Nasional.id, Jakarta – Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya, salah satu provinsi termuda di Indonesia yang kini tengah bersiap melangkah menuju masa depan yang lebih maju dan mandiri.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya.
“Pembangunan di Papua Barat Daya bukan sekadar janji, tetapi sudah masuk tahap realisasi,” tegas Restuardy, Senin (5/5).
Ia menyebutkan bahwa Kemendagri telah bersinergi secara intensif dengan Kementerian PUPR serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memastikan terselenggaranya pembangunan infrastruktur dasar melalui pembiayaan APBN.
Beberapa proyek strategis kini sedang berlangsung, seperti pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRD Provinsi, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), yang kontraknya ditandatangani sejak 19 Desember 2024.
Selain itu, rumah susun dan rumah khusus telah mencapai 60% progres, serta proyek air minum dan sanitasi telah rampung secara fisik.
Kemendagri juga menargetkan pembangunan jalan, jembatan, dan land development di Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) akan dimulai tahun 2025.
Bahkan, pada 6 Januari 2025, surat resmi telah dikirimkan ke Bappenas agar pembangunan KPP di empat DOB Papua, termasuk Papua Barat Daya, masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Hasilnya, pembangunan kawasan perkantoran tersebut kini tercantum dalam Daftar Indikatif PSN 2025–2029, sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
Tak hanya di tingkat pusat, Kemendagri juga menekankan pentingnya sinergi perencanaan di daerah. Surat edaran telah dikirim kepada para gubernur DOB agar pembangunan infrastruktur strategis masuk dalam RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya dalam paparannya di hadapan DPR RI dan Kemendagri, menegaskan semangat pemerintah provinsi dalam menuntaskan tantangan pembangunan.
Ia menyampaikan harapan kepada pemerintah pusat untuk menambah dukungan anggaran, khususnya dalam melengkapi infrastruktur perkantoran OPD yang saat ini masih terbatas.
“Kami sangat berharap agar Dana Alokasi Khusus (DAK) Prasarana Pemerintahan dibuka kembali, demi percepatan pembangunan kantor OPD di keempat provinsi DOB di Tanah Papua,” tegasnya.
Dengan sinergi antara pusat dan daerah, Papua Barat Daya diharapkan segera melesat sebagai provinsi baru yang maju, tertata, dan siap menjadi poros pembangunan kawasan timur Indonesia.
Tinggalkan Balasan