Ketua DPRD Lutim Terancam Lengser Usai Viral Tolak Salaman dengan Warga  

- Kamis, 16 Maret 2023 | 23:21 WIB
Ketua DPRD Lutim Terancam Lengser Usai Viral Tolak Salaman dengan Warga (foto: tangkapan layar video viral Ketua DPRD Lutim diduga tolak salaman dengan warga)
Ketua DPRD Lutim Terancam Lengser Usai Viral Tolak Salaman dengan Warga (foto: tangkapan layar video viral Ketua DPRD Lutim diduga tolak salaman dengan warga)

Nasional.id - Ketua DPRD Lutim (Luwu Timur) Sulawesi Selatan (Sulsel), Arifin, terancam lengser dari jabatannya usai viral di media sosial tolak salaman dengan warga.

Sikap Arifin menolak salaman dengan warga yang menyalaminya di pintu masuk gedung DPRD Lutim, beberapa hari lalu, dianggap tidak etis.

Partai yang mengusungnya menuju kursi DPRD yakni Partai Golkar juga mulai angkat bicara.

Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Abbas Hady, mengatakan bahwa Golkar akan mengevaluasi Aripin.

Dia berharap hasil evaluasi nanti, Golkar mampu menarik Arifin dari penugasannya sebagai Ketua DPRD Lutim.

“Saya akan minta DPD Golkar Sulsel untuk mengevaluasi. Mudah-mudahan hasil evaluasi itu bisa menjadi dasar untuk melakukan penarikan Aripin dari penugasannya sebagai Ketua DPRD Lutim," ujar Abbas dikonfirmasi Rabu (15/3/2023).

Lanjut dikatakan, sikap angkuh yang ditunjukkan Arifin sama sekali mencederai nama baik partai berlambang pohon beringin tersebut.

Menurut Abbas, apa yang dilakukan Aripin sangat jauh dari doktrin karya kekaryaan Golkar yang selama ini diajarkan kepada kader-kader Partai Golkar.

Lalu, bila Aripin dicopot dari jabatan Ketua DPRD Lutim pun dianggap setimpal dengan apa yang dia lakukan.

Kata Abbas, setiap kader Partai Golkar yang diamanahkan menjabat jabatan pada lembaga legislatif diikat dengan peraturan organisasi yaitu PD2LT, (Prestasi, Dedikasi, Disiplin Loyalitas dan Tidak Tercela), sehingga bagi kader yang melanggar akan dijatuhi sanksi

“Golkar ada aturan yang mengikat bagi kader yang diamanahkan menduduki jabatan di legislatif, sehingga bagi mereka yang melanggar sudah tahu konsekuensi yang akan dihadapinya,” terang Abbas.

PD2LT, kata dia bukan hal yang bisa dinegosiasikan mengingat PD2LT satu kesatuan dari AD dan ART Partai Golkar, dan itu menjadi pegangan semua pihak baik kader golkar yang ditugaskan pada jabatan publik maupun fungsionaris atau pengurus. (***/Heri Siswanto)

Editor: Heri Siswanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X