Demokrasi dan Hukum Harus Seimbang Demi Masa Depan Indonesia yang Adil dan Bebas

Nasional.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus dosen tetap Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan), Bambang Soesatyo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara demokrasi dan hukum sebagai dua pilar utama dalam menjamin kebebasan serta keadilan di masyarakat.

Dalam perkuliahan mata kuliah Pembaharuan Hukum Nasional di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Sabtu (3/5/2025), Bamsoet menjelaskan bahwa tanpa keseimbangan, kebebasan bisa berubah menjadi kekacauan, dan hukum bisa disalahgunakan menjadi alat penindasan.

“Demokrasi dan hukum harus berjalan beriringan. Demokrasi tanpa hukum bisa berubah menjadi anarki, sementara hukum tanpa demokrasi berpotensi menjadi alat kekuasaan yang menindas rakyat. Negara harus memastikan hukum ditegakkan secara adil dan independen, sembari tetap menjamin kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat,” ujar Bamsoet.

Lihat Juga:

Menunggu KUHP Baru Sebagai Landasan Membahas RUU Perampasan Aset

Ketua MPR RI ke-15 dan mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, ketika demokrasi berjalan tanpa koridor hukum, ruang publik bisa dipenuhi suara-suara ekstrem yang berpotensi menimbulkan konflik. Sebaliknya, bila hukum diberlakukan tanpa semangat demokrasi, maka hukum justru menjadi instrumen untuk membungkam oposisi dan membatasi hak-hak sipil.

“Contohnya bisa kita lihat di negara-negara dengan indeks demokrasi terendah seperti Korea Utara, Suriah, dan Myanmar, sebagaimana dilaporkan World Population Review 2023. Di sana, hukum tidak lagi berfungsi melindungi hak asasi manusia, melainkan menjadi alat rezim untuk mempertahankan kekuasaan,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan KADIN Indonesia ini menegaskan bahwa kunci utama menjaga keseimbangan tersebut adalah dengan memastikan lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan, KPK, dan pengadilan, bebas dari intervensi politik dan ekonomi.

Lihat Juga:

Bamsoet: BIN Harus Siap Hadapi Ancaman Siber dan Terorisme di Usia ke-79

Tak kalah penting, pengawasan dari lembaga independen harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

“Tanpa penegakan hukum yang bersih dan demokrasi yang sehat, sulit bagi Indonesia menjadi negara yang benar-benar berkeadilan dan demokratis,” pungkas Bamsoet.